Sehubungan dengan telah di berlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan per tanggal 12 Januari 2023,Bank Perekonomian Rakyat Syariah kini menjadi istilah baru untuk BPRS. Perubahan ini tertulis dalam UU Nomor 4 tahun 2023 ( Undang Undang Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan) merupakan upaya memaksimalkan fungsi literasi dan intermediasi perbankan. Sehingga Secara resmi PT BPRS Meru Nusantara Mandiri telah melakukan perubahan Anggaran Dasar yang telah disetujui dan disahkan oleh KEMENKUMHAM dengan nomor AHU-0017413.AH-01.02 tanggal 19 Maret 2024 untuk berganti nomenklatur menjadi PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH MERU NUSANTARA MANDIRI dari sebelumnya PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH MERU NUSANTARA MANDIRI.

‘Fun Walk’ di Lapangan Parkir Timur Kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, yang menjadi momen peluncuran nama Bank Perekonomian Rakyat dilakukan oleh Ketua Umum Perbarindo Tedy Alamsyah bersama-sama dengan Regulator yaitu, Dewan Komisioner dan Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan Lana Sulistianingsih, Ketua Dewan Komisioner OJK yang diwakili oleh Aman Santoso, Kepala Departemen Literasi dan Edukasi OJK Fery Irawan, Deputi I Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koodinator Ekonomi RI. Menteri Koperasi dan UKM RI yang diwakili oleh, Irene Swa Suryani, dan Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid.

Ketua Umum DPP Perbarindo Tedy Alamsyah, dalam siaran persnya dikutip Senin (29/5/2023), mengatakan dengan nama baru ini pihaknya yakin dapat lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat, pelayanan terhadap UMKM, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Perubahan nama ini dilakukan dalam rangka menghidupkan kembali peranan BPRS sebagai penggerak roda perekonomian Indonesia, khususnya untuk masyarakat menengah ke bawah. BPRS dianggap naik kelas tidak hanya memberikan kredit semata, namun telah berkontribusi dalam membangkitkan perekonomian nasional bersama-sama dengan bank umum.